Sejarah

Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 Tahun dan kemudian dijajah oleh Jepang. Pada jaman penjajahan Jepang di Indonesia setiap bagian wilayah di Indonesia dikuasai oleh Tuan Tanah. Pada periode Tahun 1900 tanah partikeulir wilayah Klapa Doea Tjihoeni adalah area perkebunan Kelapa dan Karet milik Tuan Tanah Tan Hok Kien,  kemudian setelah Tan Hok Kien meninggal dunia maka tanah di wilayah Klapa Doea yang merupakan area perkebunan kelapa tersebut di wariskan kepada anaknya yaitu tuan tanah Tan Hok Tjeng (1921), setelah pembentukan Goverment pada Tahun 1918 maka setelah itu  baru ada Kepala Desa yang ditunjuk. Untuk wilayah Kelapa Dua yang ditunjuk sebagai Kepala Desa adalah Bapak SANIP (1945) Kepala Desa  pertama yang menjabat hingga 13 tahun. Sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu barulah diadakan pemilihan langsung Kepala Desa. Para Kepala Desa yang telah menjabat adalah :

No Nama Jenjang Status
Mulai Selesai
1 SANIP 1945 1958 Ditunjuk
2 H. ARJAN 1958 1968 Definitif
3 H. SAHARI 1968 1972 Definitif
4 HUSEN 1972 1981 Definitif
5 A. SUPENDI 1981 1984 Definitif
6 H.M.SUHADA 1984 1993 Definitif
7 H. MEMED SANUR 1993 2001 Definitif
8 ABIDIN 2001 2002 Definitif
9 H. MEMED SANUR 2002 2009 ditetapkan sebagai Plt. Lurah
10 H. ABDULLAH, S.Sos., M.Si. 2010 2012 Lurah
11 DADANG SUDRAJAT, S.Sos., MM., M.Si. 2012 sekarang Lurah

Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari sentralisasi ke arah desentralisasi menjadikan Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perubahan paradigma pemerintahan ini menempatkan kembali pemerintah pada fungsinya yakni sebagai pelayan masyarakat. Pemberian Otonomi kepada Daerah Kabupaten harus dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut dengan mengedepankan pelayanan demi tercapainya masyarakat Kabupaten Tangerang yang makmur dan sejahtera.

Masyarakat sangat membutuhkan layanan yang bermutu tinggi dan tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Pemerintah Daerah akan dapat berjalan dan mendapatkan kepercayaan dari publik jika tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah cukup tinggi. Lain halnya dengan mutu, yang mempunyai pengaruh dan implikasi yang cukup panjang, karena mutu suatu pelayanan ditentukan dari tingkat kesuksesan dalam memberikan pelayanan tersebut selama pemakaiannya (tidak terbatas pada point of sales saja). Makna mutu atau kualitas suatu produk atau layanan sendiri erat kaitannya dengan: tingkat kesempurnaan, kesesuaian dengan kebutuhan, bebas dari cacat, ketidaksempurnaan, atau kontaminasi, serta kemampuan dalam memuaskan masyarakat. Masyarakat  adalah pihak yang paling tepat dan adil dalam menilai masalah mutu dari produk atau layanan yang kita sediakan. Sebuah layanan yang memiliki fitur atau manfaat yang memuaskan kebutuhan masyarakat dapat disebut sebagai produk atau layanan yang bermutu, demikian pula sebaliknya, produk atau layanan yang memiliki fitur atau manfaat yang tidak memuaskan kebutuhan konsumen (masyarakat) dapat disebut sebagai produk atau layanan yang tidak bermutu. Penilaian tingkat kepuasan konsumen (masyarakat) terhadap suatu layanan dapat melalui berbagai cara, seperti feedback langsung dari masyarakat.

Seiring dengan perkembangan penduduk dan perkembangan pembangunan di wilayah Kelapa Dua sebagai wilayah penyangga kota antara Kabupaten Tangerang  dengan Kota Tangerang.  Pembauran antara masyarakat asli dan pendatang dan menjadi masyarakat yang majemuk. Dari yang asalnya masyarakat pedesaan dengan sumber mata pencaharian bertani, maka berubah menjadi masyarakat yang bergerak di bidang jasa, perdagangan dan pegawai serta buruh, yang mencerminkan jadi wilayah perkotaan. Karena memang sudah tidak ada lagi lahan pertanian, yang sudah berubah menjadi komplek-komplek perumahan.

Dengan kondisi wilayah perkotaan, masyarakat sangat mengharapkan adanya perubahan dari Desa menjadi Kelurahan. Maka banyak masyarakat yang mengusulkan melalui LSM dan Forum lainnya agar Pemerintah Daerah mengadakan perubahan status. Dengan banyaknya usulan-usulan tersebut, Bupati Tangerang (Bapak Drs. H. Ismet Iskandar) sangat merespon keinginan masyarakat. Namun harus melalui prosedur. Kemudian masyarakat mengadakan musyawarah Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Atas persetujuan BPD, maka Kepala Desa menetapkan Keputusan Desa tentang usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat, selanjutnya Bupati mengajukan usulan tersebut kepada DPRD Kabupaten Tangerang. Setelah adanya pengkajian dari DPRD dan telah memenuhi syarat, DPRD menyetujui perubahan status dimaksud. Selanjutnya Bupati membuat Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 77 Kelurahan di lingkungan Kabupaten Tangerang. Maka Kelapa Dua termasuk Desa yang berubah status menjadi Kelurahan.

Dengan adanya perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan, maka bagi Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya, Kepala Desa yang bersangkutan di tetapkan menjadi Penjabat Lurah (Plt. Lurah) di Kelurahan masing – masing.  Dalam  hal   tersebut,  Bupati  Tangerang   membuat  Surat Keputusan / Penetapan   dengan   No. 148 / SK – 313 / Huk / 2005    tentang Penetapan  Plt. Lurah  sebanyak  77 Desa. Dengan  adanya  Surat   Keputusan Bupati tersebut, terhitung sejak tanggal 19 Desember tahun 2005, Jabatan Lurah Kelapa Dua di jabat oleh Sdr. H. MEMED SANUR yang sebelumnya berstatus Kepala Desa Definif yang dipilih langsung oleh masyarakat.Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas Kepala Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, kemudian dari pada itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administrasi, syarat teknis dan syarat kewilayahan dengan berbagai substansi dalam Peraturan Pemerintah RI No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, yang antara lain : Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “ pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

  1. Jumlah Penduduk
  2. Bagian Wilayah
  3. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Di samping itu kelancaran tugas Lurah dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk pemerintahan dilaksanakan berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan yang berlaku sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada Pasal 23 ayat (2)” Pembinaan Teknis dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Camat”.

Disamping itu pada Pasal 24 menyebutkan “ Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) meliputi :

  1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan;
  2. Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
  3. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota kepada Kelurahan;
  4. Memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, Pakaian Dinas, dan atribut bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
  5. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
  6. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintah Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
  7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
  8. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertujuan membina Pemerintah Kelurahan;
  9. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Kelurahan;
  11. Pembinaan lain yang diperlukan.

Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin  meningkatnya  beban tugas serta  volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan   masyarakat,  khususnya  di Kecamatan  Curug  sudah selayaknya lakukan pemekaran Kecamatan dengan membentuk Kecamatan Kelapa Dua. Hal ini dilakukan untuk mendukung kemajuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan Potensi wilayah yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Dua guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dengan pertimbangan tersebut serta berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tangerang bersama DPRD Kabupaten Tangerang menetapkan  Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamulya, Kelapa Dua, Sindang Jaya, Sepatan Timur, Solear, Gunung Kaler dan Mekar Baru Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut, maka terhitung sejak tanggal 16 Juni  2006 Kelurahan Kelapa Dua masuk dalam wilayah Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas, maka Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Selanjutnya bila kita melihat substansi yang fundamental dari Peraturan Pemerintah RI  No. 73  Tahun  2005 pasal 4  ayat (1)  menyebutkan bahwa “ Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 4 Lurah mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  2. Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Pelayanan Masyarakat;
  4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Dari kedua Peraturan Perundang-undangan di atas jelas bertolak belakang dalam mengatur dan menyebutkan tugas lurah, namun derajatnya lebih tinggi undang-undang daripada Peraturan Pemerintah maka sementara kita tetap berpedoman  seperti  apa  yang  telah  disebutkan  dalam   undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan harapan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dapat direvisi/disempurnakan sehingga sejalan dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 dimaksud.

Dalam Keputusan Bupati Tangerang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tangerang, dalam tugas pokok memimpin,  mengatur,  mengendalikan  dan  mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan, Lurah dibantu oleh :

  1. Sekretaris Kelurahan;
  2. Seksi Pemerintahan;
  3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  4. Seksi Kesejahteraan Sosial;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.

It's only fair to share...Share on LinkedInPrint this pageTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someoneShare on Google+